Wakil Ketua Komisi X Kurniasih Mufidayati saat Kunjungan Spesifik ke Univeristas Andalas, Sumatera Barat, Kamis (3/7/2025). Foto: Ria/vel

PARLEMENTARIA, Padang – Kementerian Kebudayaan RI tengah menggarap proyek besar penulisan ulang Sejarah Indonesia. Proyek yang melibatkan 113 penulis dan 20 editor dari berbagai latar belakang ini bertujuan memperkuat dan menemukan kembali jati diri bangsa, sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 32 yang mendorong kemajuan kebudayaan nasional.

Penulisan sejarah yang akan dituangkan dalam 11 jilid, dimulai dari "Sejarah Awal Nusantara" hingga "Era Reformasi (1999–2024)", diharapkan menjadi fondasi identitas nasional ke depan.

Namun, upaya ini tak luput dari pro dan kontra. Sejumlah akademisi, sejarawan, budayawan, dan organisasi masyarakat sipil menyuarakan kekhawatiran akan potensi politisasi sejarah, pendekatan yang terlalu sentralistik, serta pengabaian perspektif minoritas, perempuan, dan daerah yang selama ini kurang terwakili. Kekhawatiran utama adalah munculnya narasi tunggal yang justru bisa mengaburkan keberagaman pengalaman historis bangsa.

Sebagai bentuk pengawasan, Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik, salah satunya ke Univeristas Andalas, Sumatera Barat untuk memastikan proses penulisan sejarah berjalan secara terbuka, partisipatif, akuntabel secara ilmiah, dan melibatkan pemangku kepentingan sejarah serta kebudayaan.

“Sejarah bukanlah milik Pemerintah atau kelompok tertentu semata, melainkan milik seluruh bangsa," ujar Wakil Ketua Komisi X Kurniasih Mufidayati di UNAND, Kamis (3/7/2025).

Ia menekankan pentingnya partisipasi berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi lokal, budayawan, dan komunitas adat, agar narasi yang dihasilkan mencerminkan keragaman memori kolektif bangsa.

Disampaikan Legislator Fraksi PKS itu bahwa penulisan sejarah ini merupakan upaya rekonstruksi menyeluruh terhdapa peristiwa-peristiwa penting yang membentuk jati diri bangsa. Ia menekankan bahwa narasi sejarah Indonesia harus ditulis dengan ruang lingkup yang lebih luas, mencakup keragaman pengalaman kolektif bangsa dari berbagai sudut pandang dan wilayah. “Penulisan ini bukan hanya mencatat masa lalu, tetapi menjadi pondasi identitas nasional ke depan,” jelasnya.

Rektor Universitas Andalas, Efa Yonnedi, Ph.D., menyambut baik kunjungan Komisi X DPR RI. Ia menekankan pentingnya pendekatan sejarah yang inklusif dan berkeadilan. "Penulisan sejarah Indonesia yang baru harus membuka ruang bagi suara dari daerah, perempuan, komunitas adat, serta kelompok marjinal lainnya. Kami mendukung penuh proses ini agar berjalan secara ilmiah, partisipatif, dan bebas dari politisasi," tegasnya.

Universitas Andalas bahkan berkontribusi aktif dengan melibatkan lima dosennya sebagai penulis dalam proyek penulisan sejarah ini, yaitu Prof. Gusti Asnam, Dr. Zayardam, Dr. Nopriasman, Dr. Israr, dan Dr. Hari Effendi.

“Dengan kolaborasi berbagai pihak, penulisan ulang Sejarah Indonesia ini dapat menghasilkan narasi yang utuh, inklusif, dan benar-benar merefleksikan jati diri bangsa,” katanya.

Kunjungan Komisi X DPR RI ke Universitas Andalas ini juga dihadiri anggota Komisi X lainnya seperti Mercy Chriesty Barends (F- PDI Perjuangan), Dewi Coryati (Fraksi Partai Golkar), Muhammad Hilman Mufidi (Fraksi PKB), dan Melly Goeslaw (Fraksi Partai Gerindra). (rnm/aha)